Pemerintah
dengan percaya diri, masih menyakini bahwa mengurangi subsidi BBM merupakan
pilihan yang paling baik untuk perbaikan ekonomi bangsa kedepan, sementara
gelombang penolakan oleh berbagai elemen masyarakat terus bergerak menjadi
liar.
Sesungguhnya kewenangan untuk menaikkan harga BBM merupakan
domain pemerintah, akan tetapi sebelumnya harus mendapatkan persetujuan DPR.
Tentunya pemerintah telah membuat kalkulasi dukungan partai politik yang
tergabung dalam kuwalisi akan tetap solid, dengan menyakini kebijakan kenaikan
harga BBM tersebut akan berjalan mulus.
Sementara diluar
gedung DPR demonstrasi seperti bola salju yang semakin besar saja. Hirup pikuk
diluar gedung DPR, gelombang penolakan kenaikan harga BBM yang dimotori oleh
mahasiswa semakin tidak terkendali, gelombang penolakan yang semakin lantang, seakan
belum terdengar oleh pemerintah bahkan ada anggapan belum mewakili konstetuen.
Demonstran semakin buas mengarahkan
kepada anarkisme. Eskalasi demonstrasi merupakan jawaban atas kurang
didengarnya suara-suara rakyat, sehingga merasa perlu disuarakan dengan lebih
lugas lagi.
Pemerintah tetap
keukeh mempertahankan kehendaknya, seakan tidak ada pilihan yang lain, kondisi
objektif di lapangan seakan menjadi tidak penting lagi, biaya semakin banyak
yang dikeluarkan. Demo silahkan demo tetapi kewenangan berada pada pemerintah. Social
cost tinggi tak mungkin dihindari, polpos dibakar massa, masyarakat
bertanya-tanya apakah harus menunggu resiko yang lebih besar lagi ?
Pada akhirnya,
kita kembali kepada sang pencipta, jangan lupa selalu menyampaikan doa, semoga
perekonomian Indonesia akan semakin membaik dan cepat beranjak dari kerisis
berkepanjangan, kita dituntut selalu berusaha dengan kerja keras, semoga !
TUGAS OPINI
0 komentar:
Posting Komentar